Mega Proyek DDT akan Mengubah Wajah Stasiun Manggarai

Melayani KA Jarak Jauh dan Komuter
PENGANTAR
Proyek pembangunan "double-double track" (DDT) dan Manggarai, Jakarta Selatan-Bekasi-Cikarang, Jawa Barat sepanjang 35 kilometer telah dicanangkan pada 13 Desember 2001 dan efektif 22 September 2002. Mega proyek ini merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) yang dibiayai oleh Japan Bank for International Corporation (JBIC) senilai Rp3,2 triliun. Sayangnya proyek layanan umum itu sudah tertunda selama delapan tahun hanya karena alasan pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Untuk itu, kami turunkan satu tulisan di halaman ini dan satu lagi di Halaman 16. (Redaksi)
SEJAK tahun 1994 sejumlah investor beken yang tergabung dalam satu konsorsium telah membuat rencana besar dalam mengembangkan kawasan Stasiun Manggarai. Jakarta Selatan.Sekitar Stasiun Manggarai yang dikenal sebagai daerah padat penduduk yang juga terkesan kumuh itu, rencananya akan dijadikan kawasan bisnis terkemuka yang dilengkapi dengan pusat transportasi terpadu.
Di sini akan ada stasiun terpadu untuk kereta api dan terminal terpadu untuk angkutan jalan. Artinya, stasiun ini akan melayani KA Jarak jauh, KA angkutan Bandara, dan KA komuter yang melayani angkutan penumpang Jabodetabek, yang Jumahnya terus membesar yang saat ini sekitar 400.000 orang perhari.
Sayang seribu kali sayang. Rencana besar Itu kandas diterpa krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Bahkan rencana yang sempat mendapat dukungan luas pada waktu itu hilang begitu saja.Namun berselang beberapa tahun, tepatnya 13 Desember 2001 dan secara efektif pada 22 September 2002 pemerintah melakukan terobosan dengan menciptakan program baru proyek peningkatan kapasitas prasarana trasportasi jalur utama Jawa dan jalur utama komuter Manggarai-Cikarang.
Untuk mewujudkan proyek besar ini. pemerintah bekerjasama dengan JICA, yang pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri melalui JBIC sebesar Rp3.2 triliun, dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2007 sampai dengan 2012.Dalam kesepakatan itu juga disetujui bahwa Pemerintah Indonesia menyediakan dana pendamping sekitar Rp300 miliar untuk pembiyaan pembebasan lahan mulai dari sekitar Stasiun Manggarai dan sejajar rel kereta api hingga Cikarang.
Walaupun mega proyek DDT kereta api (KA) ruas Manggarai-Cikarang sepanjang 35 kilometer agak bebeda dengan rencana proyek tahun 1994. namun tujuannya hampir sama yakni menjadikan pengembangan kawasan Manggarai. Bahkan stasiun Ini termasuk salah satu yang termegah di Asia. Sedangkan fungsinyapun salah untuk melayani KA jarak jauh dan angkutan komuter Jabodetabek.
Sepanjang 35 Km proyek DDT akan dibangun rel empat jalur, yakni dua jalur untuk jarak Jauh dan dua jalur untuk komuter, meningkatkan kapasitas lintas antara stsiun Jatinegara-Stasiun Cikarang, memperpanjang jalur KA komuter, dan memindahkan stasiun akhir jarak jauh dari Gambir dan Jakarta Kota ke Stasiun Manggarai.
Selain itu sejumlah stasiun yang melayani pada jalur DDT tersebut, yakni mulai dari Stasiun Manggarai hingga Cikarang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Artinya, hampir semua stasiun yang ada di sepanjangjalur itu akan memiliki bangunan stasiun baru yang megah.
Tapi akankah proyek ini akan terwujud? Pasalnya sejak dicanangkannya pada 2002 hingga kini tahun 2010 telah berjalan selama delapan tahun, proyek ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan dimulainya pelaksanaan pembangunan konstruksi, dengan alasan klise, yakni pembebasan lahan yang tak kunjung selesai.
DIREKTUR Jenderal Perkeretaapian. Kementerian Perhubungan Tunjung Inderawan dalam perbincangannya dengan Pelita mengatakan, proyek itu jalan terus. Tidak ada yang berubah, sebagian besar pembebasan lahannya telah selesai. Saat ini hanya tinggal sisa-slsanya saja, dan dia berharap pada tahun 2010 ini telah tuntas secara keseluruhan." Jelasnya disela kunjungan Wakil Menhub, di Stasiun Gambir. Selasa (2/2).
Memang dalam pengadaan tanah untuk proyek tersebut dilakukan dengan cara pembebasan lahan milik pribadi dan penertiban lahan milik PT KAp. Untuk paket A (Mangga-rai-Jatinegara) proses pembebasan tanah telah selesai 100 persen, namun untuk penertiban lahan KA baru mencapai 91.58 persen atau masih tersisa sebesar 8,42 persen.
Sedangkan untuk paket B2 (Jatinegara-Bekasi) untuk pembebasan lahannya mencapai 88,91 persen, atau masih tersisa 11,09 persen. Juga untuk penertiban lahan KA sudah mencapai 97,54 persen, dan masih tersisa sebesar 4,46 persen.Sejauh ini dalam pembebasan lahan masyarakat yang terkena proyek DDT hampir selesai. Namun lahan milik PT KA yang dihuni oleh kelompok masyarakat masih terkendala. Aset PT KA yang terkena proyek ini ada yang berfungsi sebagai rumah dinas, dan ada pula yang dihuni kelompok-kelompok masyarakat secara liar.
Saat ini untuk lahan yang terkait dengan rumah dinas PT KA telah diajukan permohonan penghapusan aset kepada Kementerian Keuangan atas persetujuan Kementerian BUMN. "Bila persetujuan dari Menteri Keuangan telah turun, maka permasalahan lahan mik PT KA akan selesai. Sedangkan yang dihuni masyarakat secara liar sedang dinegosiasikan besaran uang konvensasi melalui P2T Walikota Jakarta Timur.
Selain itu juga masih terdapat sebanyak 20 penghuni di Jatinegara yang masih meminta pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Semua persoalan dalam sisa-sisa pembebasan lahan ini akan terus dipacu agar selesai secepatnya, sehingga pembangunan konstruksi secepatnya pula dimulai." harap Tunjung Inderawan.
Anggaran yang diperlukan untuk penertiban dan pembebasan lahan sejak tahun tahun 2002 sampai tahun 2009 sebesar Rp244.169. 555.820. Dana tersebut merupakan dana pendamping yang dianggarkan dari APBN.Khusus wilayah Jakarta (Jakarta Timur), proses pemberian ganti rugi bagi tanah-tanah milik PT KA sudah mencapai 93.43 persen. Dari sebanyak 2.024 kepala keluarga (KK) yang terkena proyek, sekitar 1.891 KK sudah menerima ganti rugi.
Terkait proses penertiban dan pembebasan lahan di Jakarta, nilai pembebasan lahan didasarkan pada perhitungan nilai Jual objek pajak (NJOP). Sedangkan perhitungan pemerintah. NJOP ditambah harga pasar dengan dibagi dua.Sementara alokasi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi sekitar 41 miliar yen atau setara Rp3,2 triliun. Anggaran itu sudah termasuk biaya konsultan, yang sepenuhnya ditanggung JBIC, dengan perbandingan 51 persen kontraktor Jepang dan 49 kontraktor lokal. Pengerjaan konstruksi itu sendiri dikenakan biaya kontijensi 2-5 persen dari jumlah pinjaman yang diberikan JBIC.
Anggaran konstruksi ini kemungkinan besar akan ditinjau kembali, mengingat nilai tersebut ditetapkan beberapa tahun lalu yang tentunya ada perubahan kurs dan harga-harga lainnya.Memang, sesuai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan JBIC, pengerjaan konstruksi itu baru bisa dilakukan bila proses pembebasan dan penertiban lahan seluruhnya selesai. Padahal sebelumnya telah dijadwalkan pembebasan lahan selesai pada 2005 dan konstruksi dimulai awal 2OO6.(y/iz)