Trotoar sebagai ruang publik, bukan lagi sebagai area parkir kendaraan atau kaki lima.
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengajak
masyarakat sadar akan fungsi bahu jalan atau trotoar sebagai ruang
publik. Tempat itu bukan area parkir kendaraan, atau berjualan pedagang
kaki lima.Menurut Direktur ITDP Indonesia, Milatia Kusuma, hal itu ditempuh melalui kampanye PARK(ing) Day bertema Kembalikan Ruang Publik Kami. Kampanye itu dilakukan agar masyarakat Jakarta mendapat informasi dan edukasi seluas-luasnya, juga pengambilan kebijakan tentang pentingnya ruang publik.
"Sebuah kota manusiawi adalah kota yang beri prioritas ruang untuk masyarakatnya agar dapat berinteraksi satu sama lain. Bukan kota yang memberikan ruang sebesar-besarnya untuk kendaraan bermotor pribadi," kata Milatia Kusuma di Jakarta, Jumat 16 September 2011.
Jalan Sabang atau sekarang disebut jalan H. Agus Salim, berdasarkan survey ITDP Indonesia, rata-rata dipenuhi sekitar 300 kendaraan pribadi yang parkir setiap jamnya di bahu jalan seluas 4.039 meter persegi tersebut.
"Dari total luas area jalan Sabang, kendaraan bermotor mendapatkan porsi ruang yang lebih besar yaitu sebesar 78 persen, sedangkan pejalan kaki dan ruang publik hanya mendapatkan porsi 22 persen," ujarnya.
Jalan Sabang dikenal sebagai area pusat kota Jakarta, memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan dan warga Jakarta. Area itu dikenal tempat kuliner malam hari, dan kegiatan komersial lainnya. Namun, setelah area kuliner direalokasi, bahu jalan atau trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir kendaraan pribadi.
"Aktivitas parkir itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di area tersebut, hal ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas udara bersih di kota Jakarta, dan juga kualitas hidup masyarakat kota Jakarta," ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menyatakan dukungannya pada kampanye ini. Menurutnya, ke depannya DKI akan menambah gedung parkir untuk memindahkan kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan tersebut.
"Dari Dishub DKI sendiri mendukung kampanye ini, kami memberi apresiasi kepada warga Jakarta dan ITDP, karena ini bisa dijadikan sebagai contoh. Biasanya warga jakarta itu harus diberi contoh dulu baru melaksanakan," ujar Pristono.
Pristono menyadari, tugas terberat yang disandangnya selama ini untuk membangun kota Jakarta adalah sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi hal itu ada kaitannya dengan peraturan atau kebijakan baru.
"Dengan hilangnya parkir kendaraan di bahu jalan, maka premanisme, sampah-sampah akan otomatis hilang. Masyarakat juga bisa nyaman berjalan kaki, dan daerah pusat perdagangan bisa semakin ramai," tuturnya.
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar