November, Semua Sopir Angkot Pakai Seragam

Dishub juga mencabut izin operasional sejumlah angkutan umum yang terlibat kejahatan.

 

 

VIVAnews - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengharuskan sopir angkutan umum memakai seragam dan tanda pengenal. Aturan resmi diberlakukan mulai 20 November 2011. Itu dilakukan untuk menekan tindak kriminal di angkot.

Sedangkan untuk memberi efek jera, Dishub mencabut izin operasional sejumlah angkutan umum yang terlibat tindakan kejahatan.

Seperti angkutan umum D02 jurusan Ciputat-Pondok Labu bernopol B 8369 CN yang terbukti menjadi lokasi pemerkosaan. Kini Dishub telah mencabut rekomendasi untuk beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami juga usulkan kepada Dishub Kota Tangerang Selatan untuk dicabut izin trayeknya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, di BalaiKota DKI Jakarta, Senin, 17 Oktober 2011.

Kemudian, untuk trayek angkot M.24 jurusan Terminal Grogol-Joglo bernopol B 2912 TK, Dishub DKI juga telah mencabut izinnya.

"Karena telah terbukti melakukan penghilangan terhadap nyawa orang lain," tambah dia.

Dua trayek angkutan umum lainnya, yakni M27 jurusan Kampung Melayu-Pulogadung dan M28 jurusan Kampung Melayu-Pondok Gede, juga akan dikenakan sanksi administrasi. Sementara ini, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian.

"Untuk trayek M27 yang diduga berupaya melakukan tindak kejahatan namun penumpangnya lebih dulu meloncat keluar akan diberi sanksi peringatan," ujarnya.

"Sedangkan M28 yang diduga sopirnya melakukan tindak pemerkosaan dikenakan sanksi pembekuan izin trayek selama 16 minggu," imbuhnya.

Kedua angkot yang melakukan tindak kejahatan ini, kata Pristono, belum diketahui nomor kendaraannya. Saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian.

"Dishub bukannya tidak peduli, tapi kami pelajari dulu. Yang terbukti kena tindak pidana baru kita cabut izin operasionalnya. Kalau M27 dan M28 kita kenakan sanksi administratif karena lalai kenapa diberi ke sopir tembak dan terjadi tindak kriminalitas. Walau bukan di mobil terjadinya," jelas Pristono.

Dia berjanji akan menindak tegas jika ada lagi angkutan umum yang terbukti melakukan tindak kejahatan kepada penumpang. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dishub Pemkot lainnya, sebab banyak angkutan umum daerah yang berbatasan dengan wilayah Jakarta, beroperasi di ibukota.

"Semua daerah yang berbatasan dengan Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, yang angkutannya beroperasi di Jakarta akan kita larang beroperasi disini apabila terbukti melakukan tindak kriminalitas, kita usulkan ke Dishub setempat untuk dicabut izinnya," tuturnya. (umi)
• VIVAnews

Stefano, Greg, Cusell, Beukering, Igbonefo Telah Disumpah

Asalbola.com - Para pemain naturalisasi disumpah hari ini (10/10/2011) di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Jakarta. Dengan demikian akan hadir wajah-wajah baru pada Timnas Indonesia.
Kasubdit Naturalisasi Pewarganegaraan Direktorat Tatanegara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM, Nurhikmat Hamzah mengungkapkan, Keppres tentang enam pemain naturalisasi sudah berada di Kanwil dan mereka segera disumpah hari ini.
“Karena kebutuhan dari pengurus PSSI-nya mungkin yang mendorong Pak Menteri (Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar) sehingga proses naturalisasi segera selesai,” ujar Nurhikmat kepada Okezone, Senin (10/10/2011).
“Yang saya tahu ada enam pemain yang akan disumpah, tapi yang saya dengar satu orang masih berada di luar negeri,” terangnya.
Salah satu staf Pelayanan Hukum di Bidang Pendaftaran Kewarganegaraan Kanwil Kemenkum HAM Jakarta, Artha membenarkan bahwa para pemain naturalisasi tersebut akan disumpah hari ini.
 

Pemain Naturalisasi Hendak Disumpah - Asalbola.com

“Benar, mereka akan disumpah hari ini pukul 14.00, ada lima orang yang akan disumpah, Tonnie Cusell, Stefano Lilipaly, Johny Rudolf van Beukering, Victor Chuckwuekezie Igbonefo dan Greg Nwokolo,” ungkap Artha.
“Satu orang lagi, Sergio van Dijk masih berada di luar negeri, namun Keppresnya sudah ada di Kanwil,” katanya.
Artha menjelaskan, setelah proses sumpah ini dilangsungkan, lima orang tersebut masih harus menjalani beberapa proses lagi untuk mendapatkan Pasport Indonesia.
“Setelah ini, berita acara sumpahnya diserahkan dan mereka juga mengembalikan Pasport negara asal mereka. Lalu, mereka membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) Indonesia, baru kemudian mendapatkan pasport Indonesia,” terangnya.
Para pemain ini melalui proses naturalisasi sesuai dengan Pasal 20 UU 12 Tahun 2006, yang intinya menyebutkan pemberian kewarganegaraan bisa dilakukan kepada mereka yang dinilai berjasa atau untuk kepentingan negara.
Indonesia sebelumnya telah menaturalisasi Christian Gonzales, Kim Jefrey Kurniawan, Ruben Wuarbanaran, Diego Michiels dan Joey Suk. Namun nama terakhir sampai saat ini belum mengambil sumpah.Beredar kabar bahwa Joey Suk membatalkan proses naturalisasinya. PSSI sendiri membenarkan bahwa ada satu pemain calon naturalisasi mengundurkan diri namun masih merahasiakan namanya.

Kadin Dorong Bangun Pembangkit Nuklir

Kadin meminta pemerintah melakukan banyak terobosan guna meningkatkan daya saing industri.

Pembangkit nuklir (www.commuteroutrage.com)

VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah melakukan banyak terobosan guna meningkatkan daya saing industri Indonesia. Tak tanggung-tanggung dalam hasil sidang komisi, Kadin akan mendorong pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang selama ini menjadi kontroversi.

Rencana pembangunan PLTN ini disetujui oleh sidang Komisi C yang dipimpin oleh Johan Murod, Ketua Kadin Daerah dari Bangka Belitung.

"Kami mendorong pembangunan PLTN untuk menambah daya saing (competitiveness) Indonesia. Ini telah disetujui," kata Johan.

Selain itu, kata Johan, Kadin meminta pemerintah agar lebih mendorong sektor riil agar lebih maju lagi, caranya yakni dengan menurunkan suku bunga.

Selama ini pengusaha dan pemerintah sadar bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor konsumsi dan sektor keuangan. "Sektor riil belum tumbuh signifikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Untuk itu pemerintah perlu kerja keras," katanya.

Padahal pemerintah berharap lapangan kerja di Indonesia bisa terus bertambah untuk mengurangi jumlah pengangguran. "Untuk itu agar tumbuh signifikan, kami minta penurunan suku bunga," katanya.

Kadin mendorong upaya pemerintah, agar industri manufaktur dan agroindustri dijadikan salah satu perhatian. Keberpihakan pemerintah disini sangat perlu untuk memperhatikan terutama pengusaha dalam negeri.

Dalam hal ini pengusaha meminta khusus untuk daerah-daerah diluar Jawa, terutama Indonesia bagian Timur, pemerintah bisa memberikan insentif lebih banyak.
• VIVAnews

Pemprov DKI akan Bangun 13 Situ Baru

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun 13 danau buatan (Situ) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta, Fakhrurrazi, di Jakarta, Rabu, menyebutkan penambahan 13 danau dilakukan secara bertahap dan dimulai pada 2012 mendatang.

Ke-13 lokasi yang akan ditambah di antaranya, di Brigif Jagakarsa seluas 11 hektare, Bintaro seluas 3 hektare, Lebak Bulus seluas 3 hektare, dan Marunda seluas 56 hektare. Saat ini untuk pembebasan lahan masih dalam proses pembahasan. "Kita sedang proses pembebasan. Pembangunannya juga dilakukan secara bertahap," ujar Fakhrurrazi. Namun, Ia enggan menyebut besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan danau buatan.
Menurutnya, selain menambah danau buatan, pada 2012 mendatang, DPU DKI juga akan mengajukan anggaran untuk penertiban dan pengerukan di sekitar danau. Ke depan, di sekeliling danau juga akan dibangun jalan untuk mencegah warga mendirikan bangunan.
Ia mengakui, masyarakat Jakarta nampaknya masih belum menyadari pentingnya keberadaan danau sebagai daerah resapan. Tercatat, 26 danau yang ada di ibu kota, hanya lima yang keadaannya masih baik yakni Situ Babakan, Situ Mangga Bolong, Situ Rawa Dongkal, Situ Kelapa Dua Wetan, Situ Cilangkap.
Sementara, yang mengalami kerusakan di antaranya, Situ Rawa Badung, dan Sunter Hulu. Ia menyontohkan di Situ Rawabadung yang memiliki luas lima hektare, kini berkurang sekitar 30 persen. Selain itu pihaknya juga akan melakukan penataan fungsi saluran air dan meneruskan penyelesaian pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT).
Ia juga mengakui, secara umum sebagian besar kondisi danau di Jakarta bermasalah dengan sampah. Pihaknya mengaku kesulitan mencegah perilaku warga yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan untuk perawatan terkendala masalah dana. "Bahkan DPU DKI Jakarta tidak memiliki anggaran rutin untuk perawatan danau. Memang ada tapi itupun sekitar 3-5 tahun sekali," tambahnya.

Listrik Tenaga Surya Dibangun di Pulau Seribu

Desy Afrianti, Dwifantya Aquina

Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (dailytech.com)

BERITA TERKAIT

 

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membangun sepuluh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di empat pulau di Kepulauan Seribu dengan total kapasitas daya listrik mencapai 43 ribu watt. Itu dilakukan untuk menghemat energi bahan bakar fosil.

Pemanfaatan energi terbarukan ini untuk mengalirkan listrik ke rumah warga dan penerangan jalan umum (PJU). Selain untuk Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, PLTS juga akan menerangi 39 PJU di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

“Dengan bantuan dana APBN, kami telah membangun pemanfaatan energi baru terbarukan tenaga surya atau PLTS untuk rumah di kantor Kepulauan Seribu,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, I Putu Ngurah Indiana, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2011.

Putu merinci di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Karya ada tujuh PLTS yang mengalirkan listrik ke rumah dinas, yakni Sudin Perikanan sebesar 2000 watt, rumah dinas Sudin Pertambangan sebesar 2.400 watt, rumah dinas Sudin Perhubungan sebesar 2.400, rumah dinas Sudin Kesehatan sebesar 1.000 watt. Begitu pula dengan kantor sudin teknis sebesar 4.000 watt, mess seksi dinas sebesar 1.800 watt, dan kantor sudin teknis sebesar 6.500 watt.

“Pemanfaatan energi ini juga mampu mengalirkan listrik ke PJU di DKI Jakarta. Dan kita akan teruskan sehingga seluruh PJU di Jakarta mendapatkan listrik dari tenaga surya,” terangnya.

Pada tahun anggaran 2010, menurut Putu, pihaknya telah membangun 39 PJU dengan PLTS sebagai proyek percontohan. PJU tersebut dibangun di Jakarta Pusat sebanyak 11 titik lampu, Jakarta Utara delapan titik lampu, Jakarta Barat empat titik lampu, Jakarta Timur delapan titik lampu, dan Kepulauan Seribu delapan titik lampu.
Seluruh PJU tersebut hingga kini masih berjalan dengan baik, sehingga dinas merencanakan akan menambah titik lokasi lampu PJU yang dialirkan listrik tenaga surya di Kepulauan Seribu. Yaitu, sebanyak 53 titik PJU dengan PLTS melalui anggaran yang telah dimasukkan ke dalam APBD DKI 2011.

Selanjutnya di 2012, Putu menerangkan, telah merencanakan proyek percontohan pembangunan PLTS dengan sistem terhubung (on gried) dengan jarinan PT PLN di salah satu bangunan yang merupakan aset Pemprov DKI.
“Semuanya ini sedang dipersiapkan. Kami harap dapat dilaksanakan pada tahun depan. Sehingga daya kapasitas listrik bagi kota Jakarta bertambah dengan adanya PLTS tersebut,” tuturnya.
• VIVAnews

Jakarta Rencanakan 19 Puskesmas Rawat Inap

ICHA RASTIKA Ilustrasi: Puskesmas Kembangan

 

1

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Kesehatan DKI Jakarta berencana membangun 19 pusat kesehatan masyarakat dengan pelayanan rawat inap di beberapa kecamatan. Tahun ini sudah terdapat tiga puskesmas rawat inap di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Tambora, dan Kecamatan Kebon Jeruk.
"Dengan adanya puskesmas rawat inap ini, pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh tiap kalangan masyarakat terutama yang berada di lingkungan padat penduduk," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati di Balaikota Jakarta, Rabu (12/10/2011).
Sejauh ini, kapasitas puskesmas rawat inap memang tidak banyak. Puskesmas Jagakarsa di Jakarta Selatan, misalnya, baru berkapasitas 20 tempat tidur dengan rincian lima tempat tidur untuk feeding centre dan 15 tempat tidur untuk rawat inap. Adapun Puskesmas Tambora di Jakarta Barat memiliki kapasitas delapan tidur dan tahun ini ditargetkan ada penambahan sebanyak 12 tempat tidur. Di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hanya tersedia enam tempat tidur untuk rawat inap.
"Jika ada penambahan anggaran, maka yang di Kebon Jeruk akan segera dilakukan penambahan tempat tidur," kata Dien.
Selain tiga puskemas yang sudah melayani rawat inap, tahun ini akan dibangun sembilan puskesmas rawat inap dari target 19 puskesmas itu. Puskesmas ini akan dibangun di Kecamatan Cilincing, Penjaringan, dan Koja di Jakarta Utara. Di Jakarta Selatan, puskesmas serupa dibangun di Kecamatan Mampang Prapatan, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Kembangan, Tebet, dan Pasar Minggu.
"Itu semua merupakan wilayah padat penduduk dan terdapat kantong-kantong masyarakat kumuh di wilayah tersebut," ujar Dien.
Pada 2012, tujuh puskesmas akan kembali dikembangkan untuk melayani jasa rawat inap. Tujuh puskesmas tersebut berada di Kecamatan Ciracas dan Kramat Jati (Jakarta Timur), Kecamatan Sawah Besar dan Cempaka Putih (Jakarta Pusat), serta Kecamatan Kalideres dan Grogol Petamburan (Jakarta Barat). "Untuk Grogol Petamburan ini akan dibangun baru puskesmasnya," kata Dien.
Mengenai anggaran pembangunan ini, ia mengatakan tergantung kebutuhan masing-masing puskesmas. Dengan begitu, anggaran setiap puskesmas tidak sama satu dan lainnya. Puskesmas baru di Grogol Petamburan, misalnya, dianggarkan sebesar Rp 8 miliar-Rp 10 miliar.
Selain pembangunan fisik gedung puskesmas, hal lain yang harus diperhatikan dalam pelayanan puskesmas rawat inap ini adalah keberadaan tenaga medis. Menurut Dien, pelayanan medis tidak bisa hanya mengandalkan tenaga medis yang sudah ada karena jam kerja mereka akan bertambah. "Harus ada penambahan atau pengaturan yang jelas untuk dokter dan perawat yang berjaga agar masyarakat terlayani dengan baik," ujarnya.

Separator Busway Akan Ditinggikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya penyerobotan jalur busway oleh kendaraan pribadi dipandang pihak Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta sebagai sebab utama terganggunya kecepatan dan jadwal operasi bus.
"Karena itu kami akan meninggikan separator (pembatas jalur busway) antara 50-60 sentimeter," ungkap M Soesilo Dewanto, Kasie Pengendalian BLU TransJakarta, saat berlangsung diskusi 'Meningkatkan Mutu Layanan TransJakarta' di Warung Tempo, Jalan Utan Kayu 68 H, Jakarta Timur, Senin (3/10/2011).
Kehadiran TransJakarta, menurut Soesilo sebenarnya untuk menghadirkan moda angkutan massal dan cepat berbasis bus. Sayangnya, kecepatan, ketepatan waktu, dan jarak antarbus (headway) TransJakarta kerap menimbulkan keluhan pengguna.
Peninggian separator diharapkan dapat menghambat terjadinya penyerobotan jalur busway, terutama oleh pengendara sepeda motor. "Kalau (jalur busway) steril, bisa meningkatkan kapasitas angkut, bisa lebih cepat," lanjut Soesilo.
Ia mengharapkan peran serta berupa kesadaran dan kedisiplinan warga untuk mendukung peningkatan mutu layanan TransJakarta. Selain penyerobotan jalur, pengguna dianggap kurang berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas TransJakarta.
Rusaknya pintu-pintu otomatis di sejumlah halte diakibatkan karena kebiasaan penumpang menahan paksa pintu-pintu tersebut. Kebiasaan antri penumpang dan cara berdiri di dalam bus pun ikut menjadi poin yang dikritisi oleh Soesilo.
Lemahnya kesadaran pengguna jasa TransJakarta maupun masyarakat umum diakui pula dua pembicara lainnya dalam diskusi tersebut. "Disiplin pengguna, disiplin berlalu lintas, disiplin pengemudi, dan disiplin untuk menghargai fasilitas umum masih menjadi masalah tersendiri," kata pengamat ekonomi Faisal Basri.
Sementara, Restiti Sekartini, Wakil Direktur International Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menambahkan pentingnnya sistem yang mengatur prioritas pada angkutan bus khusus, seperti TransJakarta. "Perlu ada bus priority sistem, misalnya di lampu merah atau di U-turn," kata Restiti.
Dengan demikian, kecepatan layanan bus TransJakarta tidak akan terganggu dan target waktu perjalanan setiap bus bisa tercapai. Sistem layanan lain, seperti penjadwalan dan peningkatan kualitas armada akan menyusul setelah adanya perbaikan kecepatan, jumlah bus yang memadai untuk tiap koridor, dan masalah headway.

DKI Didesak Bangun Jalur Sepeda

Jakarta, Kompas - Komunitas Bike to Work Indonesia meminta agar pemerintah dapat segera membangun jalur sepeda dan pejalan kaki yang terkoneksi ke setiap titik angkutan umum. Selain dapat mengurangi kemacetan, keberadaan jalur itu bisa berdampak pada perbaikan lingkungan Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Bike to Work Indonesia Toto Sugito di sela-sela kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (25/9) pagi.
”Pembangunan itu telah direncanakan cukup lama sejak tahun 2009. Gubernur DKI juga sudah menyetujui masterplannya,” ujarnya.
Menurut Toto, sekarang komunitas pengendara sepeda ke tempat kerja yang tergabung dalam Bike to Work Indonesia masih mengalami hambatan saat bersepeda di tengah jalan raya Jakarta. Para pengendara sepeda masih harus berhadapan dengan ribuan motor dan mobil yang setiap pagi hari bersesakan di jalan raya.
Sebaliknya, jalur sepeda yang sudah dibuat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, tidak sesuai dengan kebutuhan pengendara sepeda karena jalur itu hanya menghubungkan antar-taman di kawasan itu.
Padahal, pesepeda membutuhkan jalur khusus sepeda yang terhubung dengan terminal, halte angkutan kota, dan stasiun kereta mengingat komunitas pesepeda tidak hanya datang dari Jakarta, tetapi juga daerah di pinggiran Kota Jakarta. ”Jalur khusus sepeda di kawasan Blok M belum tepat,” ujarnya.
Malah, jalur itu, kata Toto, bisa menimbulkan masalah sebab jalur tersebut sudah menjadi tempat bagi angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang. Meski dilarang, kenyataannya tetap saja dipadati angkutan umum.
”Kalau pemerintah memang ingin mengurangi kemacetan serta memperbaiki kondisi lingkungan Jakarta, seperti misi yang ada di dalam HBKB selama ini, segera realisasikan jalur sepeda dan pejalan kaki,” katanya.
Perbaikan lingkungan
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta Peni Susanti mengatakan, misi utama HBKB adalah perbaikan kondisi lingkungan Jakarta. Sejak ada HBKB tahun 2009 telah berdampak terhadap perbaikan kondisi lingkungan Jakarta.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga Clean Air Initiative, kata Peni, kadar partikel debu dalam udara di Jakarta tahun 2009 sebesar 68,5 mikrogram per meter kubik. Namun, tahun 2010, kondisinya membaik menjadi 48,5 mikrogram per meter kubik, lebih kecil daripada ambang batas normal sebesar 150 mikrogram per meter kubik.
Peni mengakui, kemacetan di Jakarta masih cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya mendorong masyarakat agar dapat melakukan uji emisi secara teratur pada kendaraannya.
Kegiatan HBKB pada hari itu berlangsung cukup meriah. Sejumlah komunitas pengendara sepeda dan pejalan kaki yang berjumlah tak kurang dari 1.000 orang tumpah ruah di sepanjang Jalan Merdeka Barat hingga Jalan Thamrin dan Bundaran HI.
Hal itu disebabkan pada hari itu diselenggarakan pula beberapa perayaan, di antaranya Hari Bebas Kendaraan Bermotor Internasional oleh BPLH DKI Jakarta, kampanye berkendara dengan aman oleh Kementerian Perhubungan, serta penutupan perayaan HUT Ke-50 Tugu Monas .
Semua perayaan itu diadakan dengan kegiatan bersepeda dan jalan kaki sehat. (MDN/NUT)