TEMPO Interaktif, Denpasar:Rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Bali, hingga kini terus terkatung-katung dan tidak bisa segera direalisasi. Sebab, proposal pengembangan yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi serta DPRD Bali sejak 1995 untuk dimintai persetujuannya, belum mendapat jawaban. Sebaliknya, PT Pelindo III Cabang Bali, sebagai pengelola Benoa, terus didesak DPRD agar memberikan kontribusi bagi APBD.
''Sebagai BUMN yang beroperasi di Bali, kami berupaya bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Bali. Tapi kami juga mengharapkan adanya pengertian dan koordinasi berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan yang sudah lama kami ajukan,'' kata Kepala PT Pelindo III Cabang Bali Udaranto Pujiharnoko di ruang kerjanya, Jumat (5/4).
Lagi pula, menurut Udaranto, dalam kapasitasnya sebagai kepala cabang, dia tidak bisa memberikan keputusan tentang pemberian kontribusi tersebut. Yang jelas, kata Udaranto, pihaknya telah menyampaikan permintaan DPRD itu kepada direksi PT Pelindo III yang berpusat di Surabaya. DPRD Bali meminta 2,5 persen dari total penghasilan PT Pelindo III Cabang Bali. Permintaan itu juga disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, serta Menteri Keuangan sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesanawa BA, yang dihubungi secara terpisah, mengharapkan agar tidak mengkaitkan antara kewajiban BUMN memberikan kontribusi dengan rencana pengembangan Benoa. ''Tim Kontribusi yang dibentuk DPRD Bali sebenarnya menindaklanjuti kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BUMN-BUMN yang beroperasi di Bali,'' katanya. Sedangkan rencana pengembangan pelabuhan itu sendiri, menurut Wesnawa, harus dikaji secara menyeluruh, termasuk pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat sekitar pelabuhan. (Alit Kertaraharja-Tempo News Room)
''Sebagai BUMN yang beroperasi di Bali, kami berupaya bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Bali. Tapi kami juga mengharapkan adanya pengertian dan koordinasi berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan yang sudah lama kami ajukan,'' kata Kepala PT Pelindo III Cabang Bali Udaranto Pujiharnoko di ruang kerjanya, Jumat (5/4).
Lagi pula, menurut Udaranto, dalam kapasitasnya sebagai kepala cabang, dia tidak bisa memberikan keputusan tentang pemberian kontribusi tersebut. Yang jelas, kata Udaranto, pihaknya telah menyampaikan permintaan DPRD itu kepada direksi PT Pelindo III yang berpusat di Surabaya. DPRD Bali meminta 2,5 persen dari total penghasilan PT Pelindo III Cabang Bali. Permintaan itu juga disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, serta Menteri Keuangan sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesanawa BA, yang dihubungi secara terpisah, mengharapkan agar tidak mengkaitkan antara kewajiban BUMN memberikan kontribusi dengan rencana pengembangan Benoa. ''Tim Kontribusi yang dibentuk DPRD Bali sebenarnya menindaklanjuti kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BUMN-BUMN yang beroperasi di Bali,'' katanya. Sedangkan rencana pengembangan pelabuhan itu sendiri, menurut Wesnawa, harus dikaji secara menyeluruh, termasuk pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat sekitar pelabuhan. (Alit Kertaraharja-Tempo News Room)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar