Pembangunan Busway Koridor 11 Disosialisasikan

JAKARTA (Pos Kota) – Tahun ini (2011), busway koridor XI (Pulogebang-Kp. Melayu) siap dioperasikan. Direncanakan pada Februari persiapan lelangnya sudah dimulai.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Udar Pristono mengatakan persiapannya sudah mulai dilakukan sekitar Februari atau Maret. “Kita usahakan mempercepat teknis perencanaannya,” kata Pristono, Senin, (10/1).
Sehingga jika tidak ada hambatan, pada Mei atau Juni sudah bisa tandatangan kontrak dengan pemenang tender. Sehingga akhir tahun kisaran September atau Oktober, transjakarta koridor 11 bisa beroperasi. “Ini merupakan tantangan bagi saya untuk bisa
mengoperasikan transjakarta koridor 11,” tambahnya.
Anggaran sekitar Rp180 miliar disiapkan. Sedangkan bus yang dibutuhkan ada 44 bus gandeng. Diperkirakan dari koridor ini bisa mengangkut sekitar 30 ribu penumpang perhari di Jakarta Timur dan sekitarnya.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, menilai pemilihan rute Kampung Melayu- Pulogebang untuk busway sudah tepat. Meski demikian, rute busway yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga DKI adalah Ciledug-Blok M. “Tapi itu memang
tidak bisa diadakan karena lebar jalan yang terbatas,” kata Darmaningtyas.
Rute busway koridor 11, kata Darmaningtyas, dapat mengangkut commuter yang berasal dari Bekasi Utara dan warga DKI dari kawasan Jakarta Timur. Namun rute ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi kepadatan kendaraan di Jakarta, untuk itu Darmaningtyas berharap pengoperasian bus dapat dilakukan secara optimal.
Sayangnya, rencana Pemprov untuk bisa mengoperasikan 15 koridor kemungkinan tidak bisa dilakukan. Terutama untuk koridor XIII (Ciledug-Blok M), koridor XIV (Kalimalang-Blok M), dan koridor XV (Depok-Manggarai). Artinya, transjakarta hanya akan dibangun hingga koridor XII (Tanjung Priuk-Pluit).
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Sarwo Handayani membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan untuk tahun anggaran 2011, penambahan koridor busway hanya dilakukan untuk koridor XI dengan rute Kampung Melayu-Pulogebang. Sedangkan, di tahun 2012, Pemprov akan membangun Koridor XII dengan rute Tanjungpriok-Pluit.
Ia beralasan kemampuan anggaran Pemprov DKI untuk melanjutkan tiga koridor lainnya tidak memadai. “Kita melihat kemampuan kita, salah satunya kemampuan anggaran daerah,” katanya. Menurutnya, setelah di kaji ulang, ternyata jalur busway yang harus
dibangun di tiga koridor tersebut tidak dapat dibangun tanpa membuat jalan layang. Misalnya seperti koridor yang akan melalui kawasan Pasar Minggu (Koridor XIV), tidak mungkin tanpa jalan layang atau elevated road, karena jalur jalannya sempit,”
katanya.

rencana pengembangan pelabuhan benoa

TEMPO Interaktif, Denpasar:Rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Bali, hingga kini terus terkatung-katung dan tidak bisa segera direalisasi. Sebab, proposal pengembangan yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi serta DPRD Bali sejak 1995 untuk dimintai persetujuannya, belum mendapat jawaban. Sebaliknya, PT Pelindo III Cabang Bali, sebagai pengelola Benoa, terus didesak DPRD agar memberikan kontribusi bagi APBD.
''Sebagai BUMN yang beroperasi di Bali, kami berupaya bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Bali. Tapi kami juga mengharapkan adanya pengertian dan koordinasi berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan yang sudah lama kami ajukan,'' kata Kepala PT Pelindo III Cabang Bali Udaranto Pujiharnoko di ruang kerjanya, Jumat (5/4).

Lagi pula, menurut Udaranto, dalam kapasitasnya sebagai kepala cabang, dia tidak bisa memberikan keputusan tentang pemberian kontribusi tersebut. Yang jelas, kata Udaranto, pihaknya telah menyampaikan permintaan DPRD itu kepada direksi PT Pelindo III yang berpusat di Surabaya. DPRD Bali meminta 2,5 persen dari total penghasilan PT Pelindo III Cabang Bali. Permintaan itu juga disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, serta Menteri Keuangan sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesanawa BA, yang dihubungi secara terpisah, mengharapkan agar tidak mengkaitkan antara kewajiban BUMN memberikan kontribusi dengan rencana pengembangan Benoa. ''Tim Kontribusi yang dibentuk DPRD Bali sebenarnya menindaklanjuti kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BUMN-BUMN yang beroperasi di Bali,'' katanya. Sedangkan rencana pengembangan pelabuhan itu sendiri, menurut Wesnawa, harus dikaji secara menyeluruh, termasuk pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat sekitar pelabuhan. (Alit Kertaraharja-Tempo News Room)

Monorel Makassar

MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar memproyeksikan nilai investasi pembangunan infrastruktur monorel akan mencapai Rp1,2 triliun.

Ilham Arief Sirajuddin, Wali Kota Makassar, mengatakan alokasi investasi tersebut dibutuhkan untuk membangun terminal di kawasan sibuk seperti Karebosi.

“Pembangunan monorel tidak harus menunggu hingga lalu lintas di Makassar padat. Karena tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan jumlah kendaraan di Makassar sudah tidak dapat tertampung ruas jalan,” ujarnya, kemarin.

Saat ini Pemkot Makassar tengah mempersiapkan kajian untuk pembangunan monorel. Berdasarkan studi kelayakan, kajian monorel itu diharapkan rampung pada 2012. “Kami mulai melakukan studi kelayakan penyediaan monorel karena rencana pembangunan monorel ini sudah dalam tahap kajian. Jika kajian ini rampung, maka seluruh hasil survei akan diserahkan ke investor untuk menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.

Monorel adalah metro atau rel dengan jalur yang terdiri dari rel tunggal namun berbeda dengan rel tradisional yang memiliki dua rel paralel sehingga dengan sendirinya, ukuran kereta lebih lebar dibandingkan relnya.

Namun, kata Ilham, poin terpenting dari kajian tersebut adalah pengembalian nilai investasi. Dia mengatakan, PT Hadji Kalla sudah ditawari untuk menjadi pemodal proyek monorel Makassar.

Investasi monorel tersebut dinilai menjanjikan dari aspek bisnis sehingga Pemkot Makassar optimistis proyek akan diminati banyak pihak. Berdasarkan data sementara hasil survei transportasi Dinas Perhubungan Makassar 2010-2011 diketahui jumlah penumpang kendaraan umum di Makassar mencapai 500.000 orang per hari.

Menurut rencana, pada hari Kamis pekan ini, Wali Kota Makassar berserta tim akan bertemu dengan manajemen PT Hadji Kalla untuk membahas rencana penawaran investasi.

Ilham menambahkan, jika investasi tersebut jatuh ke tangan PT Hadji Kalla maka dipastikan penyediaan sarana angkutan massal lainnya akan dihentikan. “Kami tidak ingin melanjutkan proyek busway ini karena investasinya yang begitu besar. Apalagi mencari sumber pembiayaan dari investor untuk busway masih sulit,” lanjutnya. (roy)

Monorel Gantikan Konsep Busway

Makassar (ANTARA News) - Pemerintah Kota Makassar sudah siap merealisasikan pengembangan konsep monorel (kereta rel tunggal) dan akan menjadi solusi utama menggusur konsep busway dalam mengatasi kemacetan arus lalulintas di Makassar.

Wali Kota Makassar, lham Sirajuddin, saat menggelar pertemuan dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Maksasar, Senin, mengaku mega proyek Pemprov Sulsel itu akan dimulai dari Makassar yang menjadi sentral stasiun terminal.

"Karebosi akan menjadi sentral stasiun terminal dan diharapkan masalah ini dapat mengatasi permasalahan arus lalu lintas di Makassar," ujarnya.

Konsep monorel itu akan melalui jalan dari Jalan Ahmad Yani, Urip Sumoharjo dan Perintis Kemerdekaan yang berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Konsep jalur monorel ini akan dimatangkan pekan ini, salah satunya dalam pematangan nilai investasi dan jalan yang akan dilalui sesuai dengan kepadatan arus lalulintas.

Namun taksiran nilai investasi minimal dari tim teknis sekitar Rp1 hingga Rp1,5 triliun dan Kalla Group menjadi investor dalam pengembangan mass rapit transit (MRT) dan bus rapit transit (BRT).

"Nilai investasi berdasarkan kajian awal kita bersama tim teknis sekitar Rp1 hingga Rp1,5 triliun dan rencana ini akan dimatangkan pada rapat lanjutan pekan ini," katanya.

Ia mengungkapkan keberadaan monorel ini akan menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah lalulintas. Beberapa jalan utama yang menjadi fokus kemacetan yakni Jalan Andi Pangerang Pettarani, Urip Sumoharjo dan Perintis Kemerdekaan.

"Kita belum mendapatkan masalah yang krusial, makanya kita berharap sebelum masalah datang solusi sudah ada dan monorel menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan masalah tersebut," harapnya.

Selain itu, untuk koridor busway yang sudah direncanakan Pemerintah Kota Makassar beberapa tahun lalu kemungkinan tidak akan dilanjutkan lagi karena pihak Pemkot menganggap kurangnya investor yang mau menanamkan sahamnya pada konsep busway ini.

Robot Perang Buatan Anak Bangsa, Dikagumi Inggris

SIAPA sangka dari Swindon, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar dua jam berkendara dari London, seorang anak bangsa, Dr Subchan, kini menjadi pembicaran di Inggris. Peneliti di Cranfield University, Shrivenham Campus di Oxfordshire, Inggris, bersama timnya dinyatakan sebagai pemenang Minister of Defense (MoD) Grand Challenge, Bahkan, Departemen Pertahanan Inggris berminat mengembangkan robot dan piranti ciptaan timnya.

MoD Grand Challenge adalah lomba bergengsi untuk mencari teknologi terapan di dunia militer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Inggris.

Subchan, pria yang lahir dan besar di Jombang, Jawa Timur, itu bersama Team Stellar mengembangkan Saturn (Sensing and Autonomous Tactical Urban Reconnaissance Network).

Saturn adalah semacam robot yang berfungsi mendeteksi ancaman musuh. Bukan sembarang robot. Ini adalah robot terpadu yang memiliki tiga komponen, baik di darat maupun udara, yang bisa mengidentifikasi kekuatan dan posisi musuh di medan pertempuran.

"Robot ini bisa menggantikan manusia untuk mengintai kekuatan dan posisi musuh, tanpa berisiko terlihat atau diketahui lawan," jelas Subchan yang lulusan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) jurusan matematika 1994 itu.

Tarif Jalan Berbayar Jakarta Rp6.000-21.000

VIVAnews - Peraturan Pemerintah mengenai electronic road pricing atau jalan berbayar membebaskan pemerintah provinsi dan daerah mengatur lalu lintasnya sesuai kondisi masing-masing.
Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini memang tidak khusus menyebutkan Jakarta sebagai lokasi penerapannya. Tapi mengatur tentang kriteria kondisi daerah yang dapat menerapkan salah satu sistem yang ada di dalamnya.

Aturan itu mulai dari rencana pengelolaan, pengaturan, perawatan, dan fasilitas jalan. Pengaturan lain mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas dan pengendalian pergerakan lalu lintas.

Peraturan tersebut  tidak hanya untuk ERP, tapi bagaimana cara mengatasi kemacaetan lalu lintas dengan pembatasaan kendaraan per orang, kendaraan barang, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, dan kendaraan tidak bermotor.

"Ini untuk kawasan tertentu, pada waktu dan jalan tertentu, termasuk pembatasan ruang parkir," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, Jumat, 24 Juni 2011.
Pemerintah DKI Jakarta dianggap sebagai daerah yang paling siap untuk menerapkan sistem jalan berbayar ini. Bahkan rumusan mengenai harga telah diselesaikan sebelum peraturan ini diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjelaskan bahwa acuan yang digunakan dalam perhitungan tarif ERP di antaranya mengenai penghematan Biaya Operasi Kendaraan, biaya Joki untuk kawasan 3 in 1, biaya tarif tol dalam kota, hasil survei wawancara, serta biaya ERP di negara lain.

"Usulan tarif ERP rata-rata dari beberapa pendekatan adalah antara Rp6.579 – Rp21.072 dengan asumsi tahun dasar 2009," ujar Pristono.

Pelaksanaan jalan berbayar menurut Pristono akan dibagi menjadi tiga tahap perluasan kawasan. Pemberlakuan ERP pada tahap awal akan dilaksanakan pada area Blok M-Stasiun Kota, Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M, Asia Afrika-Pejompongan. Harga yang diberlakukan pada kawasan ini adalah Rp12.500.

Dalam konsep penerapan ERP, pada satu ruas jalan nantinya akan dibangun tiga gerbang. Gerbang 1 dan 3 untuk melakukan verifikasi plat nomor kendaraan depan dan belakang, sedangkan gerbang 2 untuk mengurangi deposit pada On Board Unitdi kendaraan.

Pemberlakuan ERP nantinya akan dilanjutkan dengan area tahap 2 dan tahap 3. Area tahap 2 meliputi Dukuh Atas – Manggarai – Matraman – Gunung Sahari dan Jatinegara – Kampung Melayu – Casablanca – Satrio - Tanah Abang. Sedangkan area tahap 3 adalah Grogol – Roxi – Harmoni, Tomang – Harmoni – Pasar Baru, Cempaka Putih – Senen – Gambir, Cawang – Pluit – Tanjung Priok, Cawang - Tanjung Priok, Sunter – Kemayoran.

Pemprov DKI juga sudah menyusun master plan dan disain dasar ERP yang didalamnya memuat tentang arahan teknologi, kelembagaan, pentarifan, area, tahapan pelaksanaannya dan biaya pembangunan ERP. (umi)
• VIVAnews

Jakarta Akan Bangun Tanggul Raksasa di Pantai Utara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jakarta. Pembangunan tanggul raksasa ini akan melibatkan pihak swasta dan dirancang untuk mengatasi masalah banjir yang diprediksi akan menenggelamkan Ibukota pada tahun 2030.
Selain dapat menahan banjir, dengan pembangunan tanggul itu dapat membuka kemungkinan untuk reklamasi, pengembangan pelabuhan, serta jalanan yang lebih baik di kawasan Jakarta Utara.
Rabu (6/7) Pemprov DKI menerima bantuan dari pemerintah Belanda untuk pembuatan masterplannya. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, ada dua opsi yang diberikan pemerintah Belanda terkait rencana pembangunan tanggul raksasa ini, yakni dibangun di tengah laut atau lebih dekat ke pantai.
"Dua-duanya nanti akan kami kembangkan lebih lanjut," ujar Fauzi usai bertemu dengan Menteri Urusan Eropa dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Ben Knapen, di Kedutaan Belanda kemarin malam.
Fauzi menyatakan, setelah masterplan rampung dikerjakan, maka Pemprov DKI akan segera mencari dana untuk pembangunan dengan mekanisme public private patnership (PPP). Sistem itu dipilih mengingat proyek pembangunan tanggul laut raksasa diprediksi akan menghabiskan dana triliunan rupiah.
"Selain dari kerajaan Belanda, untuk pembuatan masterplan kami juga akan anggarkan di APBD. Untuk pembangunannya dengan mekanisme public private patnership," ungkapnya.
Ben Knapen Selasa pagi (5/7) mengunjungi pertahanan pantai kota Jakarta. Dia mengatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk meningkatkan perekonomian di Jakarta. Sehingga warga Jakarta bisa hidup lebih aman lagi dan terbebas dari banjir.
Selain itu, tim ahli dari Belanda telah melakukan penelitian mengenai banjir dan pemecahannya. Tanggul raksasa di teluk Jakarta akan memberikan perlindungan secara struktural.
"Belanda kuat dalam hal penanganan masalah air secara integral. Untuk itu pembangunan pertahanan pantai juga membuka peluang untuk pengembangan ekonomi di wilayah pantai," katanya.
Dia menambahkan bantuan akan diberikan secara bertahap. Untuk pembuatan masterplan sendiri setidaknya membutuhkan dana sekitar 4 juta Euro.
"Kalau untuk pembangunannya bisa mencapai beberapa miliar Euro. Pembangunannya memang butuh dana yang besar. Tapi akan kita buat masterplannya dulu," jelasnya.
Pembuatan masterplan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun, sedangkan untuk pembangunan secara keseluruhan waktu yang dibutuhkan cukup lama,  10-20 tahun. "Ini proyek besar. Jadi selain membutuhkan dana yang besar juga membutuhkan waktu yang lama," terangnya.
Pembangunan tanggul raksasa ini ditargetkan selesai sebelum 2025. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para ahli dari Belanda akan merancang desainnya dalam waktu dekat.
Kota Rotterdam, Belanda, sudah lebih dulu membangun tanggul raksasa dan cara ini berhasil diterapkan sehingga air laut tak lagi masuk menggenangi daratan.
Sebelumnya Kerajaan Belanda menghibahkan dana sebesar 53 juta euro atau sekitar Rp 655 miliar kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu program pembangunan di empat sektor.
Dana hibah itu untuk program strategi yang baru dalam rangka kerja sama Indonesia-Belanda yang akan difokuskan pada sektor perairan dan isu-isu iklim terkait dengan masalah air, ketahanan pangan, di bidang hukum, serta pendidikan tinggi yang merupakan kerja sama antara lembaga pendidikan dan persahabatan.
sumber:google