Gubernur DKI Resmikan Jalur Khusus Sepeda

JAKARTA (Pos Kota) – Impian warga Jakarta untuk memiliki ruang khusus jalur sepeda kini terwujud. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meresmikan jalur sepeda pertama di Jakarta di Taman Ayodia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berjarak 1,5 Km, Minggu (22/5).
“Saya berharap jalur khusus sepeda di Jaksel bisa terus bertambah dan wilayah lain juga bisa mencontohnya,” kata Fauzi Bowo saat menandatangi prasasti jalur sepeda didampingi Ketua DPP Komunitas Sepeda Indonesia (KSI) Syahrul Efendi. Turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi selaku Dewan Pembina KSI.
Fauzi Bowo menuturkan, bersepeda sudah merupakan gaya hdup dan bagian dari trend di Jakarta yang sudah selayaknya harus diimbangi dengan tersedianya berbagai sarana dan prasarana pendukung. Salah satunya jalur sepeda khusus untuk para pesepeda.
Komunitas pesepeda lanjutnya diharapkan membantu percepatan program pembangunan, tepatnya dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
“Komunitas lain hendaknya memiliki toleransi terhadap jalur sepeda sehingga mendukung dan bersinergis dalam disiplin berlalu lintas di Jakarta,” tandas gubernur.
Dewan Pembina KSI yang juga Mendagri, Gamawan Fauzi, optimis pertumbuhan sepeda akan mengalahkan pertumbuhan sepeda motor. Untuk itu perlu segera dibangun jalur khusus sepeda di wilayah lain di Ibukota.
“Jika ada jalur sepeda dibangun di kompleks Widyacandra ke Jakarta Pusat, saya menteri yang akan berangkat ke kantor menggunakan sepeda,” janjinya.
sumber: poskota

5 Proyek Besar Transportasi Massal Indonesia

VIVAnews - Pemerintah mempertimbangkan untuk mempercepat pembangunan setidaknya lima proyek besar sarana transportasi massal dengan kereta api. Sebagian dari proyek itu sedang digarap, bahkan ada yang sudah digarap namun tertunda.

Pertama, adalah pengembangan kereta api (KA) cepat dengan tenaga listrik yang berasal dari geothermal atau tenaga panas bumi. Potensi untuk pengembangan tersebut terdeteksi sepanjang Pulau Jawa.

"Itu baru pemikiran, misalnya pengembangaan KA dari Anyer ke Panarukan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin, 14 Februari 2011.

Menurut Hatta, guna memuluskan pemikiran tersebut, pemerintah akan meminta Jepang mempelajari kemungkinan untuk merealisasikan ide tersebut.


Kedua, pemerintah juga berencana mendesain ulang pengembangan proyek monorel yang dikembangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, untuk proyek monorel, Jepang tidak ikut dilibatkan.

Kajian desain ulang proyek monorel tersebut akan diselesaikan dalam dua bulan mendatang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, yang sedang diselesaikan adalah proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"(Kami) akan selesaikan sisa aset yang sudah dikeluarkan, itu akan dikembangkan kembali," kata Hatta.

Ketiga, pengembangan circle line atau jalur melingkar kereta api di Tanah Air. Sistem ini berpotensi dikembangkan lebih baik karena selama ini Indonesia memiliki lintasan rel kereta api yang cukup banyak, namun kedatangan kereta masih lambat.

Untuk pengembangan circle line itu, pemerintah akan menggandeng perusahaan pemerintah seperti PT Wijaya Karya Tbk, PT PP Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia. Ketiga BUMN ini sudah siap membiayai proyek tersebut hingga Rp6 triliun.

Dengan perbaikan arus keluar masuk KA tersebut, diharapkan terjadi percepatan kedatangan kereta menjadi tiga menit sekali. "Itu akan memecahkan masalah transportasi," kata Hatta.

Keempat, pengembangan mass rapid transit (MRT), Hatta mengatakan, angkutan massal tersebut hanya akan sukses bila angkutan pengumpan (feeder) bisa terpenuhi. MRT tersebut akan memecahkan masalah angkutan menuju ke arah utara Jakarta.

Untuk tahap pertama, MRT akan dikembangkan dari Lebak Bulus ke Hotel Indonesia. Selanjutnya, pengembangan akan dilakukan ke arah kota dan terakhir ke Manggarai.

Kelima, transportasi massal untuk angkutan menuju bandara Soekarno-Hatta. "Untuk angkutan ke Bandar Udara Soekarno-Hatta akan ada kereta khusus yang langsung berhubungan dengan kereta di Manggarai. Itu harus di
speed up," katanya. (hs)
• VIVAnews

Dam Raksasa Jakarta Beroperasi 2025

Penurunan permukaan tanah hingga tahun 2010 telah mencapai 4,1 meter.

VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta akan membangun tanggul atau dam raksasa yang menghubungkan antar pulau di Teluk Jakarta. Pembangunan dam raksasa ini diperkirakan selesai pada tahun 2025.
Tahun tersebut dipilih untuk mengantisipasi naiknya ketinggian permukaan air laut pada saat itu yang diperkirakan mencapai 2,5 meter. Kenaikan permukaan air laut itu akibat pemanasan global.
Selain itu, kenaikan permukaan laut diperparah dengan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sebagian Jakarta. Penurunan permukaan tanah hingga tahun 2010 telah mencapai 4,1 meter.
Data juga menyebutkan, penurunan permukaan tanah Jakarta sudah terjadi sejak 1974 dan akan terus terjadi. Data terbaru 2010 menyebutkan sebanyak 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Data kuantitatif menunjukkan fakta bahwa dalam kurun waktu 1974-2010 telah terjadi penurunan permukaan tanah di wilayah Jakarta hingga 4,1 meter. Ini khususnya terjadi di wilayah Muara Baru, Cilincing, Jakarta Utara.

Penurunan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain, seperti di Cengkareng Barat turun 2,5 meter, Daan Mogot (1,97 meter), Ancol (1,88 meter, titik pantau di area wisata Ancol), Cempaka Mas (1,5 meter), Cikini (0,80 meter), dan Cibubur (0,25 meter).
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, giant sea wall atau tanggul laut raksasa yang dibuat dengan sistem polder di kawasan Teluk Jakarta akan dibangun dalam masa 10 tahun. Sehingga, kata Foke, begitu sebutan Fauzi Bowo, pada tahun 2025 nanti, Jakarta telah memiliki tanggul laut raksasa yang bisa mengatasi ancaman Jakarta tenggelam.

Sebelumnya mantan Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan Jakarta terancam dua malapetaka yakni macet dan tenggelam. Ancaman Jakarta tenggelam didasari atas data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang menyebutkan terjadi penurunan tanah. Ini paling terlihat di Waduk Pluit dimana permukaan air laut lebih tinggi 3 meter dari air waduk.
Fauzi Bowo mengungkapkan, DKI telah diminta pemerintah pusat untuk merancang sea defence strategy atau strategi pertahanan air laut di pantai utara Jakarta. Dari kajian yang telah dilakukan konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), lembaga bantuan dari Pemerintah Belanda, menemukan dua faktor penting yang menyebabkan banjir masih melanda kota Jakarta.

Kedua faktor itu yakni, penurunan permukaan tanah di wilayah utara Jakarta sudah sangat memprihatinkan serta peningkatan permukaan air laut yang semakin tinggi.

"Kalau kombinasi kedua faktor ini dibiarkan terus maka kawasan pantai utara Jakarta terancam. Diproyeksikan pada lima sampai sepuluh tahun mendatang keadaan itu makin parah,” ujar Foke.

Selama ini, kata Foke, untuk menjaga kawasan utara Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta telah melakukan pembangunan tanggul serta memperbaiki tanggul yang rusak.  Hanya saja permasalahnya, apakah pembangunan dan penguatan tanggul ini masih bisa digunakan untuk kondisi 10 hingga 50 tahun ke depan.
• VIVAnews 

JALAN TOL BATAM SEPANJANG 25 KM

Pembangunan jalan tol di Batam dirasa mendesak guna melancarkan arus keluar masuk barang berkaitan telah ditetapkanya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Demikian dikatakan Ketua Badan Pengusahaan Batam (BP-Batam), Ir Mustofa Wijaya, baru-baru ini di kantornya, dan dia mengatakan, pihaknya sedang merencanakan pembangunan jalan tol sepanjang 25 kilometer untuk menunjang kelancaran arus lalu-lintas berkaitan dengan free trade zone ( FTZ ) Batam.
Adapun ruas jalan tol yang dibangun adalah jurusan Batu Ampar-Muka Kuning sepanjang 15 kilomter, dan Muka Kuning-Simpang Kabil-Bandara Hang Nadim sepanjang 10 kilomter.
“Kami telah usai melakukan studi kelayakan (fisibility study) untuk pembangunan ruas jalan tol tersebut,” jelas Mustofa.
Mengenai besar pendanaan atas kedua ruas tol tersebut diperkirakan akan menelan lebih dari Rp1 triliun. Untuk ruas tol Batu Ampar-Muka Kuning sepanjang 15 kilometer saja, dibutuhkan dana Rp800 miliar, kata Mustofa.
Tujuan dibangunnya kedua ruas jalan tol tersebut, terang Mustofa, agar tidak terjadi hambatan bagi kendaraan pengangkut barang khususnya peti kemas dari dan ke pelabuhan laut di Batam Ampar dan bandara Hang Nadim. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan barang kebutuhan industri di Batam berkaitan telah ditetapkannya Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
Prediksi banyaknya barang yang akan masuk Batam sebanding dengan banyaknya importir yang telah mendapat izin untuk melayani kebutuhan industri di Batam. Jumlah importir industri sebanyak 457 perusahaan, dan 386 perusahaan importir trading. Tapi untuk importir trading, jelas Mustofa, jumlahnya akan dibatasi, mengingat Batam sebagai kawasan bebas yang banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya, dikhawatirkan barang akan merembes ke daerah lain dan mempengaruhi produk dalam negeri.
Untuk itu, pihak Badan Pengusahaan Batam mengirim tim khusus untuk merevisi sejumlah ketentuan yang ditetapkan pemerintah seperti soal master list, kuota sembilan bahan pokok dan lain-lain.
“Sebab fokus utama FTZ itu adalah menumbuhkembangkan industri di Batam yang diharapkan dapat membuka dan sekaligus menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya,” tandas Mustofa.
Batam, kata Mustofa, jangan sampai jadi pulau tumpukan mobil bekas, jadi harus ada pembatasan masuk ke Batam kata Mustofa. Saat Dewan Kawasan minta jaminan kepada importir untuk menyetor Rp3 miliar bagi importir mobil, itu sebagai jaminan agar pihak importir tidak berbuat hal yang menyalahi prosedur. Ia menyebutkan, meski Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, bukan berarti bebas tanpa batas. Tujuan FTZ adalah untuk pertumbuhan ekonomi khususnya bidang industri sesuai ketentuan Undang-undang.
Berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol di Batam, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam, Nada Faza Soraya, menyambut baik rencana pihak BP Kawasan Batam tersebut. Diharapkan sarana jalan tol akan memperlancar arus barang kebutuhan industri, tetapi dia berharap pihak BC agar tidak menahan barang yang telah sesuai dengan aturan berlaku.
“Kadang barang kita ditahan, padahal sudah sesuai dengan aturan. Kita dibuat pusing, aturan kerap tumpang tindih, dan yang jadi korban adalah para pelaku usaha,” kata Nada.
sumber: google

JEMBATAN BATAM-BINTAN

BATAM- Selain pembuatan jalan tol, BP Batam juga pernah merencanakan pembuatan jembatan yang menghubungkan Batam dengan pulau Bintan. Namun menurutnya hal ini belum dapat diwujudkan karena masalah penganggaran.
“Ada dua opsi yang bisa dipakai untuk pembuatan jembatan Batam-Bintan ini. Pertama mengacu pada aspek pembiayaan Suramadu. Model kedua diserahkan sepenuhnya ke swasta,” ujar Direktur Perencanaan Teknik BP Batam, Istono.
Jika menggunakan aspek pembiayaan seperti pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, maka pemerintah daerah harus memberikan sharing dana sebesar 20 persen dari total anggaran. Dengan rincian 5 persen dari Surabaya, 5 persen dari Madura, dan 10 persen dari pemerintah provinsinya. Sementara 80 persen lainnya diperoleh dari pemerintah pusat. “Kalau mengikuti model itu maka perlu melibatkan pemerintah daerah juga. Tapi kalau begitu akan sulit, tidak akan cukup. Opsi kedua ya diserahkan pada pihak swasta tapi dengan sistem seperti jalan tol,”akunya.
Berdasarkan penghitungan yang pernah dilakukan BP Batam, untuk membangun tiga jembatan sepanjang 6,9 kilometer perlu dana sebesar kurang lebih US$ 300 juta (Sekitar 2.7 Triliun). Ketiga jembatan tersebut menghubungkan Batam-Tanjung Sawo-Pulau Buau-Bintan.
“Kita mesti realistis. Kalau tidak bisa langsung dibuat satu jembatan, ya kita buat yang bersambung- sambung,” pungkasnya. (Laporan Kartika Kwartya, Editor: Dedy Suwadha / TribunNewsBatam)