JAKARTA - Lelang proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru Utara, Koja, Jakarta Utara, senilai Rp 4,4 triliun terbuka bagi seluruh pemilik izin badan usaha pelabuhan (BUP). Pasalnya, lelang itu mensyaratkan peserta harus mengantungi ian BUP Saat ini, Kementerian Perhubungan telah merilis izin BUP kepada 32 perusahaan swasta.
Direktur Kepelabuhanan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suwandi Saputro mengatakan, lelang atau tender proyek Kalibaru Utara yang sedianya digelar bulan depan itu merupakan tender untuk mencari investor sebagai pengelola terminal. Selain wajib setor dana investor, pemenang lelang juga akan menjadi pengelola pelabuhan itu.
"Karena itu, investor yang bisa ikut tender adalah perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan dan sudah mendapatkan izin dari BUP. Kalau ada perusahaan mau ikut ya tentunya harus mengurus izin BUP dulu," kata Suwandi, di Jakarta, Jumat (25/3).
Menurut versi Kemenhub, proyek Kalibaru Utara untuk fase pertama memiliki nilai Rp 8,8 triliun. Separuh dari kebutuhan dana itu akan dibiayai oleh pinjaman dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Sisanya Rp 4,4 triliun akan ditawarkan kepa- da investor melalui lelang investasi.
Suwandi mengatakan, setelah menjadi pemenang, investor atau BUP bersangkutan akan melakukan tender konstruksi, misalnya un-tuk melakukan reklamasi maupun melakukan pembangunan dermaga, untuk mencari kontraktor. Tender kontraktor dilakukan karena BUP bukanlah kontraktor melainkan perusahaan kepelabuhanan.
Lebih jauh Suwandi mengatakan, pengembangan Kalibaru Utara harus dilakukan dalam waktu dekat, menyusul terjadinya peningkatan muatan yang sangat besar di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejak 2000, setiap tahunnya terjadi peningkatan arus peti kemas ke Pelabuhan Tanjung Priok 2,1 % per tahun, sampai 2010 sudah 4,6 juta TEUs atau naik 25% dibanding 2009. Pada 2014 diprediksi Tanjung Priok stagnan.
"Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok dengan mebuat lahan baru sangat dibutuhkan, kalau tidak ingin terjadi kelebihan barang di pelabuhan, yakni di Kalibaru Utara. Reklamasi dipilih agar tidak menimbulkan banyak masalah dengan keberadaan warga, karena lahannya digusur," ungkap dia.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Sunaryo kembali menegaskan, sesuai UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, lelang investasi dari proyek Kalibaru Utara akan dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan (OP) selaku kepanjangan tangan regulator. Jadi, bukan oleh operator, yakni PT Pelindo II.
"Jangan sampai ada isu yang simpang siur seperti saat ini. Kondisi ini membuat bingung calon investor, kemana mereka mestinya melakukan penawaran tender. Yang pasti, alur, kolam, dan pemecah gelombangakan dibangun pemerintah," ujar dia. Kendati belum diputuskan siapa investor yang membangun Kalibaru Utara, kata Sunaryo, instansinya mengingatkan agar aspek lingkungan dan masyarakat diperhatikan. Jangan sampai pembuangan limbah akan mengganggu masyarakat, karena itu pemenang lelang nantinya harus memperhatikan faktor tersebut
Sosialisasi Master Plan
Di tempat yang sama. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Sunaryo mengatakan, mulai Jumat (25/ 3), instansinya mulai melakukan sosialisasi atas rencana induk (master plan) tentang pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya. Dalam sosialisasi itu, hadir pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan, mulai dari Kadin Indonesia, Bappenas, PT Pelindo I-IV, hingga calon investor pelabuhan. "Rencana induk akan difinalisasi awal April. Rencana induk ini juga akan menjadi acuan dari proses tender investasi proyek Kalibaru Utara, jadi tender baru baru akan dilakukan Mei tahun ini," ungkap dia.
Dalam sosialisasi itu, pertanyaan dan saran pun bermunculan. Jan Rizal dari perusahaan PT Sampurna, meminta kejelasan tentang pelaksanaan tender, karena sampai saat ini masih adanya berita di media bahwa PT Pelindo II juga berwenang melakukan kegiatan tender pelabuhan tersebut Selain itu juga diharapkan pemerintah lebih jelas menginformasikan mengenai kapan dan persyaratan tendernya, (ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar