Disiapkan Rp 450 Miliar untuk Pembebasan Lahan Jalur Rel Luar Jakarta

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah mematangkan rencana pembangunan jalur kereta api lingkar luar Jakarta, dari Stasiun Manggarai – Bandara Soekarno Hatta. Pemerintah juga telah menyiapkan dana senilai Rp 450 miliar untuk pembebasan lahan. Dana itu menurut Hatta diambilkan dari anggaran Kementerian Perhubungan.

“Desain dan pembebasan tanah akan segera diputuskan menteri perhubungan, Besok akan kami bahas lagi," kata Hatta di kantornya, Rabu (13/4).

Menurut Hatta studi grand desain pembangunan jalur kereta lingkar luar Jakarta ini pernah dilakukan oleh sebuah konsultan dari Korea pada 2005 sampai 2007. Pemerintah akan menggunakan desain itu sebagai pedoman. Meski kembali di tawari konsultan Korea untuk melakukan desain ulang ia menolak melakukannya. "Saya bilang kita kok capek desain melulu," katanya.

Atas dasar itu pemerintah akan menggunakan desain yang sudah ada. Apalagi pembangunan yang dilakukan akan memanfaatkan jalur kereta yang sudah ada. "Stasiunnya sudah ada, jadi tinggal langsung jalan saja," katanya.

Menanggapi rencana pembebasan lahan ini, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut saat ini pemerintah DKI Jakarta sangat berharap rancangan undang-undang pembebasan tanah cepat rampung. Pasalnya, pemberlakuan UU itu akan memberi kepastian waktu bagi pemerintah dalam membebaskan lahan hingga delapan bulan.

Meski begitu kata Fauzi sangat siap dalam upaya pembangunan jalur lingkar kereta api. Termasuk untuk pembangunan kereta api Manggarai-Bandara. "yang jelas jalurnya sudah kita siapkan," katanya. Menurut Fauzi pemerintah sudah menyiapkan dua laternatif jalur yaitu melalui Pluit dan melalui Duri.

Menurut Fauzi selain persoalan tanah, ia membenarkan investor masih mengeluhkan regulasi di dalam negeri masih kurang kometitif. Mislanya soal lamanya pengurusan izin dan kemudahan berinvestasi. Ia menyadari beberapa investor tidak hanya memiliki proyek di Indonesia, mereka juga punya proyek di negara Asia lainnya seperti Cina, Vietnam dan Filipina. "Makanya aturan yang ada harus bisa bersaing dan tidak menyulitkan," katanya.
sumber: tempointeraktif