drive thru tiket ka kurang peminat

SURABAYA (suarakawan.com) – Meski antrian calon penumpang terjadi saat pembelian tiket kereta api Eksekutif dan Bisnis untuk massa lebaran mulai terjadi peningkatan di beberapa tempat reservasi, namun untuk loket Drive thru di Stasiun Pasar Turi justru tidak ada antrian.
Bahkan menurut Kepala Stasiun Pasar Turi Surabaya, Arifin penjualan tiket di melalui drife truu, per hari hanya mendapatkan omset sekitar 2 Juta Rupiah, artinya tidak sampai melebihi target yang diinginkan.
Padahal, fungsi utama dari drife truu sendiri adalah memudahkan calon penumpang yang berkendara untuk membeli tiket. Selain menghindari antrian di reservasi, calon penumpang juga tidak perlu turun dari kendaraan untuk membeli tiket. dan secara otomatis juga tidak dikenakan biaya parkir.
Arifin menjelaskan, sepinya pembeli tiket melalui layanan drife truu ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak tahu karena sosialasi PT kereta api sendiri. Hal ini berbeda dengan kondisi loket Drive thru di Stasiun gambir yang cukup diminati. Menurut Arifin saat di Indonesia yang mempunyai loket Drive thru hanya ada di Stasiun Gambir Jakarta dan Stasiun Pasar Turi Surabaya.
“Untuk drive thru Stasiun Pasar Turi sendiri baru dibuka sejak Februari lalu, tapi belum ada perkembangan yang signifikan” terang Arifin. (bs/nas)

Polisi Kaji Ulang Pembatasan Mobil Berdasarkan Warna di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya membentuk kembali tim untuk membahas kemacetan lalu lintas melalui pembatasan kendaraan berdasarkan warna gelap atau terang. Pembahasan dilakukan bersama Badan Koordinasi Lalulintas (Bakorlantas) DKI Jakarta.
"Kapolda meminta membuat tim kembali untuk menyampaikan usulan contohnya pembatasan sistem penjualan," kata Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigadir Jenderal Polisi Suhardi Alius di Jakarta, Rabu.
Suhardi mengatakan pimpinan Polda Metro Jaya meminta mengulang kembali pembahasan mengatasi kemacetan melalui kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan warna gelap dan terang maupun nomor polisi ganjil atau genap.
Jenderal polisi bintang satu tersebut menegaskan Kapolda belum sepaham dengan rencana pembatasan kendaraan berdasarkan warna gelap dan terang, guna mengurangi kemacetan lalulintas.
Pasalnya, muncul kekhawatiran pemberlakuan pembatasan kendaraan berdasarkan warna memicu gangguan keamanan dan ketertiban akibat kebijakan yang diskriminasi terhadap masyarakat.
Pejabat Polda Metro Jaya menginginkan kebijakan pembatasan kendaraan yang menguntungkan masyarakat, namun dapat mengurangi tingkat kemacetan lalulintas.
Suhardi mencontohkan pembatasan kendaraan berdasarkan warna dimulai dengan diadakan survei jajak pendapat kepada pengguna kendaraan.
Suhardi menambahkan kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan warna masih berupa rencana dalam tahap pembahasan yang belum menjadi keputusan, sehingga pihak kepolisian mencoba memberi saran untuk mengatasi kemacetan yang berempati terhadap masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membahas kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan warna gelap dan terang di jalur protokol yang dilalui busway, guna mengatasi kemacetan lalulintas.
Rencananya, kebijakan tersebut, akan diujicobakan saat penyelenggaraan pesta olahraga negara Asia Tenggara (SEA Games) di Jakarta, November 2011.

Kopaja AC Siap Bersaing dengan Transjakarta

VIVAnews - Sebanyak 20 armada Kopaja berpendingin ruangan  akan dikembangkan untuk trayek lain sebagai tranportasi publik alternatif selain Bus Transjakarta. Angkutan umum ini dipastikan sudah dapat melayani masyarakat pada Rabu, 3 Agustus 2011 besok.

Ketua Umum PT Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) Nanang Basuki, mengatakan, peluncuran 20 armada bus Kopaja ini hanya sebagai langkah awal. Nantinya akan diluncurkan 75 bus Kopaja AC untuk sejumlah trayek pada jalur alternatif.

"Tidak menutup kemungkinan dikembangkan ke trayek (Kopaja) lainnya," ujar Nanang di Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2011.

Menurut Danang, alasan kenapa PT Kopaja baru melakukan perubahan saat ini karena terkendala banyak hal. Salah satunya adalah biaya yang besar untuk pengadaan sarana ini. Sebagai contoh nilai investasi sebanyak 20 armada ini diperkirakan mencapai Rp400 miliar.

PT Kopaja mendapat dukungan dari Astra group untuk melakukan pembenahan fisik. Bukan hanya pembenahan fisik bus, pola manajemen juga dirubah total, yakni sopir dan kondektur dibayar dengan sistem honor-gaji, juga mendapatkan asuransi kesehatan.

"Dengan dihapusnya sistem setoran maka tidak akan ada lagi bus yang ugal-ugalan," ungkapnya.

Dari segi pengelolaan, tambah Nanang, pengoperasian dan pengawasan dilakukan dalam pola manajemen satu atap. Tidak lagi dengan sistem kendaraan dibawa pulang masing-masing pemilik.

Kendaraan juga akan selalu melewati aspek pemeriksaan, baik sebelum maupun sesudah beroperasi. Pada pintu masuk dan keluar armada baru juga dipasang alat pengukur jumlah penumpang, sehingga memudahkan penghitungan.

Alat ini yang tidak dimiliki armada lain, sehingga tidak mungkin pola manajemen gaji diterapkan pada armada bus lama.

Kendaraan baru ini memiliki tiga pintu utama, khusus pintu masuk dan keluar dilengkapi sistem elektrik yang bergerak searah.

Alat kontrol manual ini berfungsi mencatat jumlah penumpang yang masuk dan keluar. Operasional pada jalur juga akan dilakukan pengawasan oleh petugas lapangan, khususnya mengenai pola mengemudi.

"Operasional kendaraan juga ditingkatkan dengan sikap yang baik, berseragam, rapih, dan kebersihan armada," tandasnya. (umi)
• VIVAnews

Pembangunan Busway Koridor 11 Disosialisasikan

JAKARTA (Pos Kota) – Tahun ini (2011), busway koridor XI (Pulogebang-Kp. Melayu) siap dioperasikan. Direncanakan pada Februari persiapan lelangnya sudah dimulai.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Udar Pristono mengatakan persiapannya sudah mulai dilakukan sekitar Februari atau Maret. “Kita usahakan mempercepat teknis perencanaannya,” kata Pristono, Senin, (10/1).
Sehingga jika tidak ada hambatan, pada Mei atau Juni sudah bisa tandatangan kontrak dengan pemenang tender. Sehingga akhir tahun kisaran September atau Oktober, transjakarta koridor 11 bisa beroperasi. “Ini merupakan tantangan bagi saya untuk bisa
mengoperasikan transjakarta koridor 11,” tambahnya.
Anggaran sekitar Rp180 miliar disiapkan. Sedangkan bus yang dibutuhkan ada 44 bus gandeng. Diperkirakan dari koridor ini bisa mengangkut sekitar 30 ribu penumpang perhari di Jakarta Timur dan sekitarnya.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, menilai pemilihan rute Kampung Melayu- Pulogebang untuk busway sudah tepat. Meski demikian, rute busway yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga DKI adalah Ciledug-Blok M. “Tapi itu memang
tidak bisa diadakan karena lebar jalan yang terbatas,” kata Darmaningtyas.
Rute busway koridor 11, kata Darmaningtyas, dapat mengangkut commuter yang berasal dari Bekasi Utara dan warga DKI dari kawasan Jakarta Timur. Namun rute ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi kepadatan kendaraan di Jakarta, untuk itu Darmaningtyas berharap pengoperasian bus dapat dilakukan secara optimal.
Sayangnya, rencana Pemprov untuk bisa mengoperasikan 15 koridor kemungkinan tidak bisa dilakukan. Terutama untuk koridor XIII (Ciledug-Blok M), koridor XIV (Kalimalang-Blok M), dan koridor XV (Depok-Manggarai). Artinya, transjakarta hanya akan dibangun hingga koridor XII (Tanjung Priuk-Pluit).
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Sarwo Handayani membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan untuk tahun anggaran 2011, penambahan koridor busway hanya dilakukan untuk koridor XI dengan rute Kampung Melayu-Pulogebang. Sedangkan, di tahun 2012, Pemprov akan membangun Koridor XII dengan rute Tanjungpriok-Pluit.
Ia beralasan kemampuan anggaran Pemprov DKI untuk melanjutkan tiga koridor lainnya tidak memadai. “Kita melihat kemampuan kita, salah satunya kemampuan anggaran daerah,” katanya. Menurutnya, setelah di kaji ulang, ternyata jalur busway yang harus
dibangun di tiga koridor tersebut tidak dapat dibangun tanpa membuat jalan layang. Misalnya seperti koridor yang akan melalui kawasan Pasar Minggu (Koridor XIV), tidak mungkin tanpa jalan layang atau elevated road, karena jalur jalannya sempit,”
katanya.

rencana pengembangan pelabuhan benoa

TEMPO Interaktif, Denpasar:Rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Bali, hingga kini terus terkatung-katung dan tidak bisa segera direalisasi. Sebab, proposal pengembangan yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi serta DPRD Bali sejak 1995 untuk dimintai persetujuannya, belum mendapat jawaban. Sebaliknya, PT Pelindo III Cabang Bali, sebagai pengelola Benoa, terus didesak DPRD agar memberikan kontribusi bagi APBD.
''Sebagai BUMN yang beroperasi di Bali, kami berupaya bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Bali. Tapi kami juga mengharapkan adanya pengertian dan koordinasi berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan yang sudah lama kami ajukan,'' kata Kepala PT Pelindo III Cabang Bali Udaranto Pujiharnoko di ruang kerjanya, Jumat (5/4).

Lagi pula, menurut Udaranto, dalam kapasitasnya sebagai kepala cabang, dia tidak bisa memberikan keputusan tentang pemberian kontribusi tersebut. Yang jelas, kata Udaranto, pihaknya telah menyampaikan permintaan DPRD itu kepada direksi PT Pelindo III yang berpusat di Surabaya. DPRD Bali meminta 2,5 persen dari total penghasilan PT Pelindo III Cabang Bali. Permintaan itu juga disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, serta Menteri Keuangan sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesanawa BA, yang dihubungi secara terpisah, mengharapkan agar tidak mengkaitkan antara kewajiban BUMN memberikan kontribusi dengan rencana pengembangan Benoa. ''Tim Kontribusi yang dibentuk DPRD Bali sebenarnya menindaklanjuti kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BUMN-BUMN yang beroperasi di Bali,'' katanya. Sedangkan rencana pengembangan pelabuhan itu sendiri, menurut Wesnawa, harus dikaji secara menyeluruh, termasuk pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat sekitar pelabuhan. (Alit Kertaraharja-Tempo News Room)